23.5 C
Banyuwangi
Selasa, September 27, 2022
- Advertisement -spot_imgspot_img

Lapor Pak Kapolri, Mafia BBM Di Kota Ternate Kembali Beraksi Terkesan Kebal Hukum

- Advertisement -spot_img

Ternate – Radar Investigasi | Mafia bahan bakar minyak BBM kembali bereaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang terletak di kelurahan Kalumata kota Ternate, Maluku Utara, membuat masyarakat merasa resah, Kamis (15/09/2022).

Budi, salah satu ketua Koordinator pengecer bahan bakar minyak (BBM) kepada media Radar Investigasi di lokasi menyampaikan bahwa, apa yang di lakukan mereka itu hanya membantu para pengecer untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite yang akan di jual kembali.

“Kami hanya untuk membantu para pengecer agar mendapatkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis pertalite yang akan di jual kembali,” ucapnya.

Menurut dia, itu sudah diberikan kebijakan oleh pemerintah kepada para pengecer untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang ada di kota Ternate.

“Kami sebagai pengecer di berikan kebijakan oleh pemerintah sebelumnya, agar melakukan pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis pertalite di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nya yang ada di kota Ternate agar dapat dijual kembali,” Kata Budi Namanya Dirahasiakan

Salah satu warga sebut saja Nasrun, merasa kesal dengan apa yang di lakukan oleh pihak SPBU yang lebih memprioritaskan para pembeli yang bukan untuk pribadi melainkan untuk di jual kembali.

Mereka sangat sayangkan pihak SPBU yang masih mengistimewakan para pembeli yang bukan untuk pribadi melainkan untuk di jual kembali.

“sementara kami ini beli untuk dipakai pribadi,”Ujar dia namanya Enggan Diberitakan

Dirinya sangat berharap kepada pihak kepolisian agar lebih mempertegas lagi, bila perlu diberikan sangsi yang jerat agar mereka lebih takut untuk berbuat lagi

“Karena dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi itu sudah sangat jelas,” Pungkasnya.

Perlu diketahui, Berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 55 bahwa, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Kriminal
- Advertisement -spot_img
Advertorial
- Advertisement -spot_img