29.7 C
Banyuwangi
Rabu, Agustus 17, 2022
- Advertisement -spot_imgspot_img

Kades Rejai Bersama ombudsman Kepri Rapat Soal Dugaan Maladministrasi

Rejai – Radar Investigasi | Dugaan Maladministrasi perangkat desa di desa Rejai Kecamatan Bakung serumpun kab lingga gelar rapat Klarifikasi di kantor inspektorat kabupaten Lingga, yang di hadiri Ombudsman Kepri, inspektorat, Dinas Sosial kab. Lingga, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD), Kecamatan Bakung serumpun, Kades Rejai, BPD Rejai dan perwakilan Masyarakat Desa Rejai.dan dugaan Maladministrasi sebanyak 38 KPM Program Keluarga Harapan (PKM PKH) sejak 2021 namun hanya sekali menerima bantuan sedangkan dari DTKS hasil status keluarga penerima manfaat (KPM) masih Aktif.

Hendri masyarakat desa Rejai, Mengatakan, untuk permasalah bantuan di tahun 2021 itu masih di telusuri oleh tim Ombudsman Ketingakat provinsi, dan Kementrian Sosial Sehingga ketahuan dimana titik permasalahannya.

“kita tunggu saja hasilnya nant. Juga akan saya sampaikan ke masyarakat desa Rejai, dan juga ini sebagai bahan description untuk desa maupun di daerah lain.”ujarnya.

Kata dia, Untuk perihal perangkat desa ada beberapa poit yang di bahas oleh tim Ombudsman dan dinas terkait. di dapatkan hasil, Bahwasanya inisial JM Mutlak sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang sudah di tetapkan segera di Nonaktifkan menjadi perangat desa.

“Untuk inisial JN dan ZA masih di lakukan Evakuasi oleh pelapor, kades maupun kecamatan serta PMD, untuk 6 orang yang menyatakan pengunduran diri diminta untuk membuat surat penyataan bermaterai agar tidak mengulangi lagi perihal serupa,”tuturnya

Sedangkan Untuk perihal 2 orang Inisial YD dan KT yang tidak melakukan sumapah dan janji jabatan seperti mana tertuang dalam perda diminta untuk segera melakukan sumpah dan janji dalam waktu Dekat.

“Hal-hal lain seperti perihal Pengumuman Penjaringan perangakat desa Rejai, dinyatakan batal dan segera di Evakuasi lagi.”kata dia lagi

Hendri sebagai pelapor, menurut nya ada beberapa hal yang masih belum selesai dan tidak terjawab dalam rapat tersebut. Seperti Sah atau tidaknya surat penyataan pengunduran diri itu, karena dalam rapat penyataan kami di sependapatkan oleh Ombudsman tetapi di sisi lain kami tanyakan sah atau tidaknya surat penyataan itu tidak dapat jawaban Untuk sementara menerima dulu hasil keputusan tentang 6 orang penggunduran diri ini, dirinya masih pelajari dan akan berkonsultasi kepada pengadilan dan ke ahli. Jika hal ini menemukan unsurnya maka dia lanjutkan ke Pengadilan.

“Kita ingin birokrasi di desa kami rejai khususnya itu tertib administrasi, untuk apa juga untuk cerminan birokrasi desa yang tersfaransi, dan bersih itu saja kok.”

Sementara Kepala desa Rejai, Bali, Membenarkan dengan adanya rapat bersama ombudsman perwakilan Kepri membahas tentang 6 orang perangkat desa.

“3 orang (perangkat desa red,) sudah di SK kan”jelas dia.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Kriminal
- Advertisement -spot_img
Advertorial
- Advertisement -spot_img