24.3 C
Banyuwangi
Jumat, Juli 1, 2022
- Advertisement -spot_imgspot_img

Diduga Tabrak Peraturan Permendikbud , Ari Bakal Kirim Surat Ke Ombudsman.

Banyuwangi – Adanya kabar “komite sekolah” diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) di sekolah SMP N 2  Rogojampi yang mengakibatkan murid di smp tersebut terancam tidak mendapatkan nomor ujian maka Ketua DPD Gitran Watch Nusantara bahkan mengirimkan surat resmi yang di tujuan kepada kepala sekolah dan komite sekolah tersebut.

Ketua DPD Gitran Watch Nusantara Banyuwangi, Ari Bagus Pranata, Mengatakan, Tim nya akan melayangkan surat kepada kepala sekolah SMP N 2  Rogojampi Dan juga Komite Sekolah guna mempertanyakan terkait dugaan Pungli yang berdasarkan informasinya sejumlah siswa tidak dapat mendapatkan nomor ujian pasalnya tidak bisa membayar sejumlah uang kepada komite di sekolah tersebut .

Kami akan mengirim surat konfirmasi terkait Tarikan uang itu kepada kepala sekolah dan komite ” terangnya. Jumat (10/6/2022).

Menurut ari, pungutan liar di sekolahan termasuk praktek korupsi yang perlu di Bersihkan karena sangat merugikan khususnya wali murid, selain itu, memungut biaya Buku LKS, Seragam itu tidak di perbolehkan, Kata ari,  sesuai Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Pasal 181 Berbunyi :
Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan
maupun kolektif, dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar,
perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau
bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan
belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung
maupun tidak langsung yang menciderai
integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di Peraturan yang sama, Pasal 198 Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar,
perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

“kadang oknum kepala sekolah yang menjual seragam di konfirmasi ada yang berdalil karena dasar kesepakatan “cetus ari.

Ari menambahkan, setiap komite yang akan melakukan penggalangan dana untuk memberikan dukungan tenaga maupun sarana prasarana maka komite itu terlebih dahulu untuk  berkoordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan maupun pihak sekolah yang bersangkutan yang Sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 9 (1) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
(2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

“Dan juga di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 18 terkait larangannya, misal dari pihak kepala sekolah tidak mengetahui adanya Tarikan uang itu, kami patut menduga ada apa Itu ” ujarnya.

Kata ari, Komite di perbolehkan menarik iuran asal atas dasar sumbangan bersifat sukarela dan tidak terikat namun kadang wali murid yang tidak mampu membayar iuran itu malah disuruh mintai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa.

” saya juga mendengar dari wali murid di salahsatu sekolah yang pernah mengaku di mintai sumbangan atas kesepakatan rapat di sekolah namun salah satu wali muridnya tidak mampu membayar sumbangan itu maka yang tidak mampu malah disuruh minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, dan juga ada ketentuan nominal dan waktu pembayaran  lagi, itu sumbangan atau keharusan, apa itu yang di namakan sumbangan”heranya.

Lanjutnya, Ari juga menunggu surat balasan dari surat yang dia layangkan kemudian DPD Gitran Watch Nusantara yang fungsinya memberantas korupsi itu akan mengevaluasi dan mengkaji, bila hal itu berindikasi Korupsi,  Ari tidak segan-segan untuk melakukan pelaporan kepada penegak hukum maupun ke Ombudsman Republik Indonesia

“Kita adukan dulu ke Kepala Dinas Pendidikan bila tidak ada tindak lanjut maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib”pungkasnya.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Kriminal
- Advertisement -spot_img
Advertorial
- Advertisement -spot_img