Kakesbangpol Kotawaringin Timur ‘Ngangkangi’ UU Dan PP, Ormas PKN Layangkan Surat Terbuka Ke Presiden

Kalteng – Radar Investigasi | Ketua Organisasi Masyarakat Pemantau Keuangan Negara ( Ormas PKN ), Patar Sihotang SH MH , melayangkan Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi Terkait Adanya terbitnya  surat Edaran (SE) Dari Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kakesbangpol ) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan tengah  Nomor Surat 220/279/Kesbangpol/X/2020, menurut PKN hal itu adalah sebuah upaya pembodohan dan  perlawanan kepada PKN.

Isi SE tersebut, menyebutkan Larangan kepada  seluruh Dinas dan Kepala Desa dan Jajaran untuk memberikan Informasi Publik kepada Ormas karena melanggar pasal 59 ayat 2 huruf e UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak Hukum sesuai dengan peraturan dan perundang undangan.

Isi surat terbuka PKN sebagai Berikut :

Kepada Yang terhormat

1.Presiden RI Bapak Jokowi
2.Menteri Dalam negeri
3.Para Gubernur di Indonesia
4.Para ketua  Komisi Informasi di Indonesia

Prihal:  Surat Edaran Kakesbangpol Kabupaten Kotim Kalimantan tengah  Nomor 220/279/Kesbangpol/X/2020 yang menurut PKN adalah sebuah upaya pembodohan dan  perlawanan kepada PKN
.
Dengan Hormat
Kami Pemantau keuangan negara PKN merasa keberatan kepada Surat Edaran Kakesbangpol Kabupaten Kotim Nomor 220/279/Kesbangpol/X/2020, yang inti nya Surat Edaran  Larangan kepada  seluruh Dinas dan Kepala Desa dan Jajaran untuk memberikan Informasi Publik kepada Ormas karena melanggar pasal 59 ayat 2 huruf e UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak Hukum sesuai dengan peraturan dan perundang undangan .

Bahwa walaupun tidak secara lansung menyembut Ormas PKN ,namun ,akibat Surat edaran ini berdampak kepada Tim PKN di Kotim pada saat melakukan Peran serta masyarakat atau pengawasan masyarakat di Wilayah Pemdakab Kotim ,antara lain ada nya   Kepala Dinas dan Kepala Desa yang menolak permintaan informai Publik  tentang APBDEs dan LPJ APBDes yang di minta oleh Tim PKN dengan alasan sudah ada surat Edaran ini yang melarang memberikan Kepada siapapun kecuali Inspektorat ,BPK RI dan kepolisian dan kejaksaan dan Bupati .
Bahwa larangan kepada Ormas  atau kepada PKN ,meminta Informasi Publik dengan mengunakan  dasar 59 ayat 2 huruf e UU No 17 Tahun 2013 adalah melanggar Hak hak konstitusi Rakyat sebagai mana Pasal 28 F UUD 1945 dan  Surat Edaran ini bertentangan dengan UU Nomor 31 tahun 1999 pasal 41 PP 43 tahun 2018 tentang tata Cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan Korupsi dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang pedoman PPID di pemerintahan daerah .
Khusus nya Pasal 2 ayat 1 UU No 14 Tahun 2008 ..
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik..
Bahwa PKN meminta Informasi Publik  bertujuan untuk mendukung pelaksaaan peran serta masyarakat dalam pembrantasan korupsi sesuai amanat dan perintah pasal 2 PP 43 Tahun 2018
Pasal 2
(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;

Bahwa PKN meminta Informasi tersebut bukan lah bertujuan untuk melakukan Tindakan Hukum sesuai dengan Tugas dan wewenang  Penegak Hukum antara lain Penangkapan atau penggeledahan atau penahanan ,namun PKN  hanya melakukan Pengawasan masyarakat dengan mencari .memperoleh dan melaporkan bila ada temuan temuan dugaan korupsi ke  penegak Hukum .sesuai pasal 2 ayat 2 PP 43 Tahun 2018 .
Bahwa PKN adalah Perkumpulan Rakyat yang terpanggil untuk membela Negeri ya dengan cara antara lain berperan serta membrantas korupsi dengan gunakan legalitas PKN sesuai amanat Undang-undang UU No 31 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden ( PP )  43 Tahun 2018 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang KKN dan  PP 68 Tahun 1999 Penyelenggaraan negara .
Atas Fakta Fakta diatas kami pemantau keuangan negara PKN meminta kepada Presiden dan jajarannya agar
1.melakukan Sosialisasi tentang UU No 31 Tahun 1999 dan PP 43 Tahun 2018 dan UU No 14 Tahun 2018
2.Membuat satu sistim atau program untuk membangun dan  tercipta nya Pradigma bagi penyelenggara negara Bahwa APBD dan APBN itu adalah uang Rakyat ,dan sehingga terbuka untuk rakyat .
3.Memberikan akses seluas luas kepada masyarakat untuk  berPartisipasi  dalam penyelenggraan negara dan Pembrantasan Korupsi
4.mengwujudkan Azas  Transparansi dan Akuntabel  yang artinya terbuka dan bertanggung kepada Rakyat .Bukan hanya Slogan atau pencitraan semata .
5.melakukan Reformasi  mental total  untuk cipta kondisi budaya malu korupsi dan Malu sama Rakyat .

Demikianlah Surat terbuka  pemantau keuangan negara PKN ini kami buat .semoga ini bermanfaat untuk cipta kondisi pemerintahan yang bersih dalam mengwujudkan masyarakat adil Makmur dan sejahtera sesuai dengan cita cita kemerdekaan RI
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN

PATAR SIHOTANG SH MH
KETUA UMUM.