Beranda Jawa Jawa Timur Terkesan Arogan, Pegawai Unit Cabang Koperasi Modern Sempu Usir Wartawan

Terkesan Arogan, Pegawai Unit Cabang Koperasi Modern Sempu Usir Wartawan

71
0

Banyuwangi.Radar Investigasi.id- Kelakuan yang tidak menyenangkan terhadap yang di alami oleh awak media RADAR INVESTIGASI mendapatkan pengusiran yang dilakukan oleh oknum berinsial FR salah satu pegawai kantor unit cabang koperasi MODERN sempu, Kecamatan Sempu, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kita banyak menemukan Koperasi yang kegiatan usahanya menyaru seperti lembaga keuangan. Antara Badan Hukum (murni) Koperasi dengan Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Umum, memiliki hakikat dasar yang saling berbeda. Koperasi bergerak demi dan untuk kepentingan anggotanya, sementara ciri kegiatan lembaga keuangan yang tidak ada sangkut paut dengan konsepsi “anggota” layaknya Koperasi.

Meski Koperasi dan Perbankan adalah konsep yang berlainan, namun bila koperasi melakukan kegiatan usaha yang menyerupai Lembaga Keuangan Perbankan, tanpa izin dari Bank Indonesia dan/atau OJK, maka terhadap pengurus koperasi dapat dipidana berdasarkan Undang-undang tentang Perbankan.

Mengingat Undang-undang Perbankan membolehkan mendirikan Bank Umum maupun BPR dalam bentuk Perseoran Terbatas, Persero ataupun Koperasi yang melakukan kegiatan Lembaga Keuangan tunduk pada dua rezim hukum : Hukum Koperasi dan Hukum Perbankan.

Perlu juga untuk dapat dipahami, bahwasannya hukum memiliki asas fiksi: setiap warga negara mengemban hukum dianggap tahu hukum. Oleh sebab itu Koperasi perlu memiliki legalitas usaha keuangan sebelum melakukan kegiatan Lembaga Keuangan.

Adapun kaidah yang sering terjadi pelanggaran dalam praktek ialah dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memiliki unsur-unsur delik sebagai berikut: 1. Barangsiapa; 2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; 3. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 16. 4. Dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penunututan terhadap badan-badan yang dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhdap kedua-duanya.

Dari pantauan radar investigasi, Kejadian itu berawal dari keniatan awak media berinisial “ABP” sebagai wakil pimpinan redaksi Radar Investigasi beserta timnya untuk mekakukan konfirmasi berita, Terkait, dari narasumber meminjam dana namun dari informasi yang dihimpun dana pinjaman beserta bunganya sudah di bayarkan disaat pengambilan anggunan ternyata masih lagi untuk membayar denda keterlambatan yang pernah di lakukan, pembayaran dan tersebut melebihi dari pinjaman pokok dan bunganya, dalam hal tersebut ABP berusaha untuk konfirmasi kepada pihak koperasi tersebut, sebelum menemui FR, ARB bersama tim masuk ke ruang pelayanan dan memberikan informasi kepada salahsatu staf yang bertugas, tak lama kemudian, di arahkan ke salah satu ruangan, belum sempat melakukan konfirmasi RF.

Mirisnya, dari pihak koperasi MODERN tidak menyambut dengan baik kedatangan wartawan bahkan oknum koperasi tersebut melakukan pengusiran untuk keluar dan membentak dengan nada tidak menyenangkan kepada awak media.

Di tempat yang sama, Arb mengatakan, kejadian yang di lakukan oleh oknum tersebut sangat di sayangkan “tujuan kedatangan saya ke kantor cabang koperasi untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi namun sebelum kami melakukan konfirmasi saya sudah disuruh keluar dengan nada tidak menyenangkan mas, malah saya di suruh keluar mas”ucapnya.

Menurutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, Pasal 7 ayat 2 Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 8 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. ” di undang – undang no. 40 tahun 1999 BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 ayat 1 Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” kilahnya.

” Kami akan terus menelusuri izin yang digunakan pihak Koperasi, sehingga kalau izin Koperasi tersebut kami dapat tidak sesuai dengan aktivitas koperasi layaknya seperti Perbankan dan tidak terdaftar di kantor OJK setempat, maka kami akan menindak lanjuti kerana hukum agar diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya dengan nada kesal. (tim)