Beranda Kabar HuKrim Waduh SPBU Jual BBM Premium Kemasan Drum, Ini kata Pertamina

Waduh SPBU Jual BBM Premium Kemasan Drum, Ini kata Pertamina

7
0

Radar Investigasi – PROBOLINGGO – Sebuah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di pinggir jalur pantura Probolinggo, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dilaporkan melayani pembelian premium (BBM Bersubsidi) memakai drum besar saat malam hari. Hal ini mendapat tanggapan dari Pertamina.

Informasi yang dihimpun dari beberapa sumber di lokasi, di SPBU tersebut tak pernah melayani pembeli kendaraan bermotor dan roda empat. Info sementara yang diperoleh, dugaan dari 8 ton kapasitas BBM subsidi. Yang 6 ton dijual untuk pengepul, yang 2 ton dijual ke umum. Hal ini menjadi keluhan masyarakat dan pengendara pribadi.Baca Juga

“Melayani pengisian drum saat malam hari atau tengah malam. Jika siang hari tak pernah melayani pembeli biasanya. Yang dilayani hanya tengkulak saja yang pakai tangki besar seperti motor dan mobil dan drum. Saya ini mau belim gak boleh, dibatasi kata petugasnya,” ujar seorang sumber yang tak mau disebut namanya, Senin (3/8/2020) dini hari.

Unit Manager Communication Relations dan CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Migas No. 22 Tahun 2001, fungsi Pertamina adalah sebagai salah satu badan usaha (operator), dengan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha (regulator) adalah kewenangan Pemerintah, dalam hal ini BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak Hukum (APH).

Ia juga mengungkapkan, sesuai dengan Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 6 Tahun 2015, di wilayah yang belum terdapat lembaga penyalur BBM (SPBU), apabila ada masyarakat yang kurang mampu dan bermata pencaharian di sektor usaha tertentu (Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang membutuhkan Premium atau Solar bersubsidi, dapat dilayani di SPBU dengan melampirkan surat rekomendasi yang sah dan masih berlaku tanggalnya dari Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Koperasi).

Pertamina sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan hingga jalur distribusi BBM paling akhir (SPBU), dengan memberikan sanksi administratif kepada SPBU yang melakukan pelanggaran. Sanksi administratif ini dimulai dengan teguran lisan, surat peringatan, penghentian izin berjualan BBM JBKP dan JBT, penghentian pasokan BBM JBKP dan JBT dengan jangka waktu tertentu, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Untuk sanksi hukum, adalah kewenangan pihak regulator.

“Pada prinsipnya, SPBU hanya melayani pembelian langsung untuk kendaraan bermotor. Untuk pembelian dalam kemasan, harus memerhatikan aspek safety atau keselamatan. Misal harus menggunakan kemasan logam untuk Gasoline, dan kemasan plastik untuk Gasoil. Untuk pembelian BBM Non Subsidi, Perta-series dan Dex-series, tidak ada pembatasan,” terang Rustam, kepada TIMES Indonesia, saat dikonfirmasi.

Khusus untuk BBM yang disubsidi Pemerintah, Premium dan Solar, pembelian dalam kemasan harus memiliki rekomendasi dari dinas/SKPD terkait. Karena memang ada kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi: UKM, nelayan kecil yang di daerah tersebut belum ada lembaga penyalur khusus nelayan.

“Akan saya koordinasikan dengan tim di lapangan, untuk dicek di lokasi ya,” tambah Rustam.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Rizky Santoso menyampaikan,  

Pihaknya akan melakukan sidak terkait kebenaran informasi distribusi BBM bersubsidi itu. Karena pembelian BBM untuk di distribusikan ke daerah yang belum memiliki SPBU masih diberikan toleransi selama tidak berlebihan.

“Untuk antisipasi pungli selalu mengingatkan anggota agar tidak melalukan pungli. Regulasinya melarang distribusi SPBU ke kios-kios. Namun untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pegunungan yang jauh dari SPBU. Selama tidak berlebihan masih diberikan toleransi,” kata Rizky.

Terkait distribusi BBM ke kios kata Rizky, sebenarnya dilarang, termasuk alat angkut juga dilarang. Namun karena unsur kemanusian untuk mengakomodir daerah yang jauh SPBU diberikan toleransi satu sampai 2 drum 35 liter-an.

Sementara itu, terkait adanya laporan warga terkait SPBU di Karanganyar Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang melayani penjualan premium di dalam drum saat TIMES Indonesia menghubungi pihak pengelola SPBU, pihak pengelola masih belum bisa memberikan jawaban. (*)