Beranda News SK Partai Berkarya Masih Sah Untuk Semua Calon Bupati & Walikota

SK Partai Berkarya Masih Sah Untuk Semua Calon Bupati & Walikota

7
0

Mataram.Radarinvestigasi.id Tommy Suharto terbitkan surat edaran untuk pengurus dan anggota Partai Berkarya. Dinamika politik ditubuh partai Berkarya belum tuntas, ketua umum partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (HMP) lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto beserta pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) partai Berkarya lainnya sedang menjalankan proses hukum di jakarta.

Dalam mengembalikan marwah partainya Tommy melibatkan beberapa pakar hukum diantaranya, Dr.Yudi, MH.MBA., Andi Ismail, SH.MH., EL.Erwin Makalo, SH.MH., Dan Sepuluh orang tim ahli bidang hukum pidana lainnya.

Bersama tim kuasa hukumnya Tommy sudah memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), selain itu tim DPP membuat laporan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri),”saat ini memang belum tetapi sedang penyusunan berkas sebagi bahan laporan, mungkin besok sudah masuk laoporannya,”jelas Darmawan ketua DPW partai Berkarya NTB, ketika di konfirmasi melalui via telfon. (10/08/2020)

Darmawan yang masih berada dijakarta terus mengawal segala proses hukum yang di jalankan partai,”saya kebetulan banyak sekali dibutuhkan partai, terlebih saya dekat sama pak Tommy,” pungkasnya.

Sembari proses hukum yang di jalankan partai, Darmawan mengimbau anggota Partai Berkaya NTB termasuk anggota dewan dan calon bupati dan wali kota yang telah menerima SK untuk tetap tenang, senada dengan surat edaran yang di tandatangi Tomi Soeharto tertanggal 7 Agustus 2020 dengan nomor surat 150/DPP/Berkarya/VIII/2020 perihal Instruksi.

Anggota dan pengurus partai berkarya NTB diminta untuk tetap solid dan satu komando di bawah pimpinan Tommy Soeharto,”Pengurus dan anggota partai Berkarya NTB, jangan coba-coba membantu pergerakan anggota yang mengatasnamakan dirinya Partai Beringin Karya persi Mukhdi,”tegas darmawan.

Dijelaskan Partai Beringan Karya dan Partai Berkarya beda, Tommy Soeherto melakukan tidakan hukum dalam rangka menuntut pihak Mukhdi yang telah mencatut namanya di kepengurusan Partai Beringin Karya sesuai SK Kemenkumham yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

Mengenai SK pencalonan bupati dan walikota, Darmawan menegsakan bahwa SK untuk calon bupati dan walikota masih sah, disamping itu KPU pusat belum menerbitkan surat edaran terkait perubahan nama dan pengurus partai Berkarya,”banyak hal yang membuat SK tersebut masih sah diantaranya partai Berkaya tidak mengakui adanya Munaslub kemudian partai Berkya beda dengan Beringin Karya,”

Darmawan menilai kubu mukhdi ingin merampas Partai Berkarya namun caranya salah,”jika ingin merampas partai, belajar dulu sama saya biar saya ajarkan caranya,”cetusnya.

Pewarta: Yudi