Beranda Kabar Tipikor Aktivis LSM Pertanyakan Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi DD Tahun 2017 yang Sudah...

Aktivis LSM Pertanyakan Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi DD Tahun 2017 yang Sudah Dilaporkan di Mapolres Lutim

201

Lutim.Radarinvestigasi.id-Korupsi yang terjadi di Indonesia ditunjukkan dalam berbagai kasus korupsi yang terbukti dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara. Telah banyak pemangku kekuasaan yang dipidana karena melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Korban kejahatan korupsi adalah rakyat.

Dalam negara demokrasi, sejatinya rakyat menjadi pemangku kepentingan (stakeholder) kedaulatan negara. Banyaknya kesempatan dan sarana yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan di eksekutif dan kekuasaan elektoral di parlemen, menjadi peluang melakukan korupsi. Dengan berbagai modus operandi pelaku korupsi melakukan tindakan transaksional yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Dampak korupsi sangat berbahaya bagi integritas negara dan martabat bangsa. Predikat negara korup akan dan harus ditanggung oleh seluruh komponen bangsa, termasuk sebagian besar rakyat yang tidak berdosa. Kendatipun korupsi di Indonesia secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), namun fenomena korupsi yang sistemik dan meluas tetap merisaukan masyarakat secara nasional.

Pelaku korupsi mencoreng harga diri bangsa di depan publik internasional. Hilangnya harta kekayaan negara dalam jumlah trilyunan rupiah, telah mengakibatkan bayak rakyat menderita, kehilangan hak-hak strategis secara sosial-ekonomi, mengalami degradasi martabat kemanusiaan dan menjadi buram masa depannya.

Menyikapi hal tersebut diatas, Sejumlah Aktivis atau LSM penggiat anti Korupsi khususnya Kab. Luwu Timur Terus mendesak penuntasan sejumlah kasus dugaan Korupsi penggunaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur yang telah dilaporkan ke Mapolres Luwu Timur.

Berdasarkan surat laporan pengaduan LBH dan Penegakan Hukum Bhayangkara Indonesia dengan Nomor : 027/LDK/LBH- BHINDO/VII/2018, tanggal 31 Juni 2018 Perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi Pengelolaan Dana Desa tahun 2017, Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor : B /1134/XI/2018/Sit Reskrimsus tanggal 30 November 2018 Perihal Pelimpahan Surat Pengaduan LBH Bhindo untuk ditindak lanjuti.

“Berdasarkan via pesan WhatsApp baru baru ini Aiptu Yakop Lili selaku penyidik Polres Lutim mengatakan bahwa Audit Inspektorat sudah selesai, akan menunggu jadwal gelar perkara,” ungkap Chandra pada media ini.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, karena ini menyangkut kasus kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), masyarakat butuh kepastian hukum, jangan kemudian hukum hanya tumpul keatas kemudian tajam kebawah,” tambahnya.

“Kami percaya pihak kepolisian tetap konsisten dalam menangani dan menuntaskan kasus Korupsi, walaupun dengan kondisi covid 19 melanda negeri kita,” tutupnya. (tim)

redaksi
Author: redaksi