Beranda Sumatra Utara Pembangunan Jalan Kabupaten Batu Bara dari Dana PEN Rp 78 M, Menuai...

Pembangunan Jalan Kabupaten Batu Bara dari Dana PEN Rp 78 M, Menuai Permasalahan Serius Dua Titik Masih Pengerjaan, Sudah Pecah, Retak-Retak & Terkelupas

108

Radar Investigasi.id – Batu Bara – Peningkatan ruas jalan Kabupaten Batu Bara di Simpang Gambus menuju Simoang Sianam Kecamatan Lima Puluh, dikerjakan oleh PT Merangin Karya Sejati (PT. MKS) dan PT Karya Prima Kontrindo (PT. KPK) , yang dibiayai dari PEN dan P-APBD 2020 sebesar Rp 78 Milyar. Proyek ruas jalan aspal (hotmix) tersebut sudah banyak yang retak-retak, pecah, dan terkelupas, padahal masih dalam pengerjaan.

Bidang Investigasi & Intelejent Badan Peneliti Independen Kekayaan Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Darmansyah ia mengatakan untuk pekerjaan ruas jalan tersebut sudah banyak ditemukan retak-retak, pecah dan terkelupas.

“Kami sangat menyayangkan karena jalan tersebut masih dalam pengerjaan, tapi jalan sudah rusak banyaknya terjadi pecah, retak-retak, dan terkelupas.

Bangunan belum selesai tapi sudah rusak, bagaimana kedepanya nanti.

Kuat dugaan aspal (hotmix) yang digunakan tidak sesuai spesifikasi.

Menurut ia, bagian ruas jalan yang rusak, pecah, retak, dan permukaan jalan ada yang sudah terkelupas, tidak bisa diperbaiki, kecuali dibongkar. Karena perbaikan tidak akan bisa menganti mutu dan kekuatan aspal secara keseluruhan.

“Jadi kami minta agar Pemdakab batu bara, segera memerintahkan rekanan untuk melakukan pembongkaran. Karena jelas-jelas mutu pekerjaan dari Perusahaan PT MKS dan PT KPK TP, ada yang buruk. Kalau tidak dibongkar masyarakat atau Negara yang akan dirugikan.” Tegas darman.

Lanjut darman, ini sangat merugikan masyarakat, masyarakat tidak bisa mengetahui lamanya masa pengerjaan proyek ruas jalan sp gambus dan proyek ruas jalan cinta damai tersebut. Mungkin saja masa kerja proyek ini dikerjakan seumur hidup. Sehingga jika ada keterlambatan pekerjaan, maka denda keterlambatan rawan di manipulasi dan dikorupsi oleh Pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Masyarakat layak curiga karena selama ini para PPK ruas jalan kabupaten batu bara, rata-rata memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan gaji yang mereka terima.” Tegas darman.

Dari pantauan dilapangan saat ini proyek tersebut masih dalam pengerjaan, namun tidak diketahui secara jelas kapan proyek Rp 78 milyar ini mulai dikerjakan. Dari awal pengerjaan hingga berita ini diturunkan.

Belum diketahui secara pasti PPK dan kontraktor pura-pura tidak tahu atau tahu sama-tahu dengan menegemen proyek yang bobrok tersebut.

Untuk diketahui setiap proyek-proyek besar wajib membuat Direksi Keet. Direksi Keet adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. Di dalam Direksi keet antara lain terdapat gambar skedul proyek, dan gambar Shop drawing wajib ditempelkan di dalam Direksi Keet, sebagai dasar hukum bekerja dilapangan. (tim)

redaksi
Author: redaksi