Beranda Kabar Tipikor Kordinator GKM Desak Inspektorat dan Kajari Tuntaskan Dugaan Korupsi Desa Lapao –...

Kordinator GKM Desak Inspektorat dan Kajari Tuntaskan Dugaan Korupsi Desa Lapao – Pao

156

Kolaka – Radar Investigasi | Kordinator Gerakan Keadilan Masyarakat ( GKM ) Kabupaten Kolaka, mendesak Kepala Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kolaka agar segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Lapao – Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

Menurut Kordinator Gerakan Keadilan Masyarakat ( GKM ) Kabupaten Kolaka, Ismail, Kasus dugaan korupsi DD dan ADD yang menjerat kepala Desa Lapao – Pao yakni Muhammad Rizal Nur, sudah bergulir sejak dua tahun lalu, namun sampai berita ini dimuat, belum ada kejelasan hukum sudah sampai dimana prosesnya. Hal itu menjadi tanda tanya dan disinyalir ada pengaturan atau deal – deal dari pihak – pihak tertentu, sehingga perkara tersebut terkesan mengambang.

“Jika memang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran DD dan ADD, seharusnya diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan dibiarkan mengambang tanpa status yang jelas. Sebab masyarakat atau lembaga kontrol lainnya memiliki hak untuk mengetahui dan mempertanyakan seperti apa dan sudah sampai dimana perkara tersebut terproses” ujar Ismail

Ismail menegaskan agar Inspektorat dan Kejaksaan tidak main – main dalam menangani kasus dugaan Korupsi yang melibatkan oknum Kepala Desa Lapao – Pao. Ia meminta agar Kejaksaan Negeri segera menuntaskan tuntutan pidananya di persidangan jika memang kasus ini sudah tahap dua.

“Kasus ini harus segera diproses, biar ada kejelasan dan kepastian hukum untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lapao – Pao, agar tidak menjadi polemik atau bola liar yang menggelinding ditengah – tengah masyarakat / publik. Untuk itu, saya meminta dengan tegas dan akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus ini” tegas Ismail.

Ismail menambahkan, Seharusnya pihak Inspektorat sudah mengeluarkan hasil audit dan rekomendasi kepada penegak hukum agar segera diproses. Inspektorat selaku lembaga audit, sudah diminta untuk melaporkan hasil auditnya kepada penyidik, bukan lagi menunggu koordinasi.

Sebab kasus ini sudah di tangani oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka.” Tuturnya.

Ismail berharap kepada Inspektorat dan penyidik Kejaksaan (Kasi Pitsus), agar segera dapat menyelesaikan kasus tersebut. Dimana tindakan kepala Desa, disinyalir sudah melanggar dan melawan hukum dengan menyalah gunakan atau menyelewengkan uang Negara yang notabene adalah uang rakyat yang dihimpun dari pajak.

Mengingat kasus ini sudah berjalan terlalu lama, maka sewajarnya jika kinerja aparat penegak hukum perlu dipersoalkan. Tidak hanya sampai disitu, jika ternyata ada indikasi perbuatan melindungi para koruptor dari jeratan hukum, maka siapa pun yang berusaha melindungi, akan kami laporkan ke institusi yang lebih tinggi untuk diproses.

“Sebab dalam rentang waktu dua tahun kasus ini diproses, rasanya ada kejanggalan dan tidak bisa diterima secara akal sehat logika hukum nya.” imbuh Ismail

masih kata ismail, dirinya menunggu proses hukum ini segera berjalan. Kami juga telah mempersiapkan langkah – langkah, andai kata ada permainan dibalik kasus ini. Kami bersama masyarakat Desa Lapao – Pao, tidak akan membiarkan ada aparat pemerintah desa yang masih bebas berkeliaran,

“sementara perbuatan pidana korupsi sudah dapat dibuktikan secara hukum. Kami akan berusaha untuk mengawal dan mengawasi kasus ini, sampai benar – benar inckrach (red.berkekuatan hukum tetap)”. Pungkas Ismail. (supardy)

redaksi
Author: redaksi