Beranda News Kesbangpol Pangkep Periksa Administrasi dan Pantau langsung Penyaluran BLT di Benteng

Kesbangpol Pangkep Periksa Administrasi dan Pantau langsung Penyaluran BLT di Benteng

13
0

Pangkep – Radar Investigasi | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pangkajene dan kepulauan hari ini (13/10/2020) memantau langsung Administrasi keuangan Desa serta proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) skema II di Desa Benteng Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini langsung di hadiri oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Amiruddin A.Majid, S.Sos) sekaligus ikut serta menyerahkan Bantuan BLT ke salah satu penerima.

Sebelum memantau proses penyaluran dana BLT, terlebih dahulu Amiruddin lakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

“Kami turun keliling memantau proses kegiatan-kegiatan penggunaan Dana Desa di wilayah seluruh Kabupaten Pangkep baik Administrasi maupun Prosesnya” Sambutnya.

Ketika dikonfirmasi terpisah maksud kedatangan Kesbangpol di Desa Benteng, Amiruddin mengatakan bahwa “Kedatangan Kami ke Desa Benteng ini adalah untuk memastikan Administrasi Desa tertib serta seluruh proses kegiatan berjalan sesuai mekanisme” jelasnya.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Desa Benteng atas kinerjanya selama ini sehingga Administrasinya tertib” Tambahnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Administrasi Desa.

Kepala Desa Benteng (Amri Yunus, SE) dalam sambutannya dihadapan Kesbangpol mengatakan bahwa penerima BLT Hari ini berjumlah 51 KPM dengan jumlah yang diterima sebanyak rp.300.000,-

“Hari ini penyaluran BLT bulan ke VI atau yang terakhir di skema II ini yang sebelumnya telah dilakukan penyaluran tahap IV dan V, selanjutnya data penerima ini di peroleh melalui proses sesuai tahapan” jelas Amri Yunus.

Kepala Desa Benteng juga berharap bantuan langsung tunai ini bisa berlanjut sampai Desember 2020 bahkan kalau bisa sampai tahun 2021, namun tergantung juknis dan aturan dari Pemerintah Pusat tentunya. Tambah Amri Yunus.(tim)