Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan untuk menunda pelaksanaan demonstrasi “Indonesia Gelap” yang awalnya direncanakan berlangsung selama dua hari berturut-turut di Jakarta. Unjuk rasa yang seharusnya kembali digelar pada Selasa (18/2) resmi dibatalkan demi persiapan aksi puncak yang dijadwalkan pada Kamis (20/2).
Koordinator BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa hari ini para peserta aksi akan lebih fokus pada koordinasi internal masing-masing kampus guna memantapkan strategi dan kesiapan demonstrasi mendatang.
“Hari ini dimaksimalkan sama teman-teman buat konsolidasi masing-masing internal kampus,” kata Herianto kepada CNNIndonesia.com, Selasa.
Aksi puncak tersebut rencananya akan diselenggarakan di sekitar kawasan Istana Negara, Jakarta. Menurut Herianto, persiapan teknis aksi akan dilakukan sehari sebelum pelaksanaannya guna memastikan kelancaran dan efektivitas demonstrasi.
“Karena Rabu teklap (teknis lapangan) baru Kamis-nya aksi di Istana,” tutur dia.
Lebih lanjut, Herianto menjelaskan bahwa demonstrasi pada Kamis mendatang bertepatan dengan pelantikan serentak kepala daerah di berbagai wilayah. Momentum ini dianggap tepat untuk mengingatkan para pemimpin daerah akan tanggung jawab yang mereka emban terhadap masyarakat.
“Biar sekalian kita pertegas kepada semua kepala daerah bahwa ada tugas dan amanahnya yang harus diselesaikan kepada rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa tetap menggelar aksi “Indonesia Gelap” pada hari ini, terutama bagi mereka yang belum berpartisipasi dalam unjuk rasa pada Senin (17/2). Namun, Herianto tidak menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi aksi yang tetap berlangsung.
Sebelumnya, rangkaian demonstrasi “Indonesia Gelap” direncanakan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dimulai dari Senin hingga Rabu. Pada hari pertama, massa aksi menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah mendesak pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, berbasis ilmiah, dan berlandaskan prinsip demokrasi. Selain itu, mereka juga meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, mengevaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mempercepat pemberian tunjangan kinerja bagi dosen yang masih tertunda.
