Nonton Channel

Batu Bara – radarinvestigasi.id –
Tim Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia, yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris
BPI KPNPA RI beranggotakan 5 orang
menemukan adanya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batu Bara, dinilai kurang baik pelayanan terhadap masyarakat.

Pasalnya, pihaknya ada menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Batu Bara, di Jalan Lintas Simpang Gambus Desa Bulan-bulan, Kecamatan Lima Puluh Sabtu (16/1/2021)

Penilaian kurang baik dari masyarakat batu bara terkait disdukcapil yaitu hasil Sempling Data dari BPI KPNPA RI.

Terkait hal ini, kadisdukcapil batu bara, Maeda Sutopo dan sekretaris dukcapil, dalam perbincangannya diruang kabid PDIP mengakui dengan benar dalam pengurusan layanan kartu keluarga, akta lahir, surat pindah, dan e-KTP, pihak tergantung pada jaringan dari pusat.

Lanjutnya, disdukcapil tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat batu bara, asalkan sabar menunggu jaringan online dari pusat, bisa saja menjelang sore outfod jaringan.

Tambahnya, kantor disdukcapil kadang pulang dari kantor sekitar pukul 20:00 wib menunggu jaringan, sebab di jam tersebut bisa saja kab/kota lainnya tidak menggunakannya.

Selain itu, kadisdukcapil mengajak rekan-rekan media agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar anak usia Nol sampai 5 tahun mendaftarkan anaknya menggunakan Kartu Indonesia Anak (KIA) cukup membawa KTP dan KK.

Apabila anaknya ada usia 5 (lima) tahun sertakan pas photo anak. Dibawah lima tahun cukup nama dicantumkan di KIA. Cetusnya maeda.

” Untuk menilai proses sempling data. Menurut sekretaris BPI dengan metode ini, hasil observasi dinilai akan lebih akurat karena pegawai tidak mengetahui adanya proses penilaian yang sedang dilakukan.

Namun masih ditemukan dukcapil yang pelayanannya masih jauh dari baik.

Dia mengatakan bahwa hasil sempling data ini akan menjadi bahan bagi Dukcapil Kemitra BPI nantinya. Misalnya pada BPKP, Kapolri, KPK, Kejagung, Menko Polhukam, dan khusus kemendagri,” tegas sekretaris BPI KPNPA RI. (Sultan)

redaksi
Author: redaksi