Beranda Sumatra Jambi Hari Tani Nasional Ratusan Masyarakat Petani Berunjuk Rasa di kantor Bupati Tebo...

Hari Tani Nasional Ratusan Masyarakat Petani Berunjuk Rasa di kantor Bupati Tebo Hingga Sore Hari

60
0

TEBO,JAMBI-RADARINVESTIGASI.ID-Puluhan perwakilan dari aksi Hari Tani nasionl Mediasi antara perwakilan massa yang mengatasnamakan Jaringan Petani Bersatu Tebo dengan pihak PT. LAJ, PT. Wana Mukti Wisesa dan PT. ABT dilaksanakan di ruang Banggar kantor DPRD Tebo, Kamis (24/09/2020) berjalan kondusif.

Mediasi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tebo, Wakil Bupati Tebo, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Kapolres Tebo, Kepala KPHP Tebo Barat, unsur Muspida serta perwakilan pihak PT. LAJ, PT. Wana Mukti Wisesa dan PT ABT.

Di depan Wakil Ketua DPRD dan para pejabat Pemerintahan Tebo yang hadir, perwakilan massa mendesak agar tuntutan mereka di tindak lanjuti.

Dalam mediasi adu argumen dan perdebatan terjadi sangat tegang antara perwakilan massa dengn pihak perusahaan belum menemukan kesepakatan bersama.

Aivandri selaku pimpinan sidang menskorsing sampai beberapa jam kedepan.

Jaringan Petani Bersatu Tebo menggelar aksi demo di kompleks perkantoran pemerintah 24/09/2020 .

Wartawan Radar Investigasi yang berada di lokasi terlihat sejumlah perwakilan petani secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka.

Ada bebera poin yang menjadi tuntutan massa diantaranya, massa menolak RUU Omnibuslaw, menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT ABT yang sudah ditolak oleh masyarakat dan juga terbakar serta di segel oleh kementerian LHK pada tahun 2019.

Massa berharap pengurangan izin terhadap konsesi PT LAJ, PT. Wana Mukti Wisesa yang sudah dikelola dan dimanfaatkan oleh petani serta meminta diterbitkannya Perda pengakuan dan perlindungan MHA Talang Mamak.

Terakhir, massa meminta untuk memastikan supaya tidak ada lagi intimidasi serta kriminalisasi petani penggarap yang mengolah lahan di wilayah wilayah yang berkonflik.

Amsiridin, Asisten 1 pemerintahan selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo hadir di tengah aksi, memfasilitasi mediasi antara perwakilan massa dengan pihak perusahaan. Mediasi dilakukan di ruang Banggar kantor DPRD Tebo.

Wakil Bupati kabupaten Tebo Syalan Arpan dalam mediasi menyampaikan”Dalam hal ini kami selaku pemerintah tidak memiliki wewenang dalam mecabut izin PT ABT dan PT LAJ.”
Silah kan masyarakat mengajukan surat kepada pemerinta kabupaten Tebo atas permasalahan masyarakat dan PT ABT , PT LAJ ,Karna wewenang Pemda cuma bisa mengirimkan surat kepada kementerian terkait masalah masyarakat dan PT ABT,PT LAJ.

“Selanjut kementerian yang mengevaluasi atas Masalaah masyarakat dan pihak perusahaan Terkait aksi demo hari ini”, tutupnya.

Di waktu yang sama Wakil ketua DPRD Aivandri menyampaikan di depan perwakilan massa demo hari ini”kita tidak bisa semerta-merta mencabut izin dari Perusahaan tersebut karna itu Rana nya kementrian terkait izin.”

Nanti nya kita minta kepada pemerintah daerah yang mengevaluasi dan kroscek lapangan,setelah itu baru pemerinta mengirim kan surat atas permasalah masyarakat ke kementerian.karna kita tidak punya kewenangan untuk mencabut izin perusahaan tersebut,” tutupnya

Dalam hal ini Kapolres Tebo AKBP Gunawan Tri Laksono,S.I.k menyampaikan atas Tuntutan demo hari mencari menang-menangan atas pencabut izin itu harus melewati proses, Pemda tidak bisa mencabut izin,karna birokrasi ini tetap patuh kepada pemerintah pusat,sama seperti Polsek tidak bisa mengkoreksi Polres.

Saran saya samabungnya bagai mana kita cari jalan tengahnya, nantik silahkan timbang timbang, lebih baik kita bekerjasama atau kita adu kekuatan tetapi secara hukum, tidak kekerasan. Kita cari jalan tengah agar mendapatkan win-win solution.

Salah seorang perwakilan dari masyarakat menyampai kan “kalau secara hukum emang proses nya panjang,dalam hal ini yang kita gugat Lembaga yang mengeluarkan izin yakni kementrian kehutanan kalau saya menangkap dari aksi beberapa bulan belakangan ini kepada perusahaan saya selalu menghimbau ke pada teman-teman jangan anarkis,ia menambahkan tentang aktivitas ilegal logging di desa pemayong masih leluasa mengambil kayu dari hutan penyanggah di lenskep bukit tiga puluh tepat nya di desa pemayong. Kita mau nya kalaupu n ada kerja sama antara PT ABT sama masyarakat bagaimana skema skemanya.

Tarakhir Tamanan masyarakat yang sudah ada jangan lagi di ganggu-ganggu,kalau pun masih ada hutan ayo kita sama sama menjaga dari ilegal logging dan kebakaran hutan.

Sementara dari pihak ABT dalam hal ini di wakili oleh Nety Humas ABT, kita dia bekerjasama dengan masyarakat dalam menjaga hutan yang tersisah itu menjadi misi kami,yang sama kita ketahui hutan di kawasan lenskep terancam keberadaan nya,mari kita bersama menjaga hutan yang terancam keberadaan nya , selalu bekerja mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada”, tutupnya. (Rio)