Beranda News Sulawesi DPRD Morowali Menerima Tuntuntan Serikat Pekerja Nasional Sebanyak 6 Poin

DPRD Morowali Menerima Tuntuntan Serikat Pekerja Nasional Sebanyak 6 Poin

40
0

Morowali.Radarinvestigasi.id-Melalui Aksi damai yang di lakukan Serikat Pekerja Nasional Komisi Tiga DPRD Morowali bagian Ketenaga kerjaan menerima enam poin tuntunan Para buruh yanh sedang melakukan aksi di DPRD Kab.Morowali 25/8/2020.

Melalui anggota DPRD Kab.Morowali yang di hadiri di antaranya Syahruddin, SE, Drs.H. Dg Pasolong, Asgar Wahab, Herlan. SH, Puspa Bayu Nugraha.S.TP, M.P.W sepakat menerima pernyataan Sikap Serikat Pekerja Nasional Kab.Morowali, Sebagai berikut :

  1. DPRD Morowali memberikan dukungan terhadap serikat Pekerja Nasional Morowali dengan menolak Rancangan Undang- undang cipta lapangan kerja yang tidak memihak kepada kaum buruh seluruh Indonesia
  2. DPRD Kabupaten Morowali menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali agar menindaklanjuti secara tegas kepada perusahaan yang memlakukan PHK sepihak dan sangat merugikan para kaum buruh dengan mengatasnamakan adanya pencemaran wabah virus Corona.Tindakkaj hal tersebut tidak beralasan terhadap pekerja.
  3. Menolak Secara tegas terhadap Perusahaan yang membuat peraturan sendiri yang bertentangan dengan Konstitusi.
  4. Menyampaikan Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Morowali agar korannya meninjau kembali Dewan pengupahan Sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Survey kehidupan yang layak di Kabupaten Morowali.
  5. Menyampaikan Kepada Bupati Morowali agar kiranya sesegera mungkin menyampaikan kepada pengawasan Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan secara progresif sesuai dengan peraturan Undangan- undangan yang berlaku tanpa merugikan kaum buruh khususnya di Kabupaten Morowali.

6.Dengan banyaknya Persoalan yang terjadi pada kaum buruh di Kabupaten Morowali terkait adanya yang di keluarkan oleh pihak perusahaan yang sangat merugikan kaum buruh maka dengan ini di sampaikan agar kirannya pemerintah daerah Kabupaten Morowali sesegara mungkin memediasi adanya persoalan- persoalan yang terjadi pada kaum buruh khsususnya pada perusahaan yang membuat kebijakan sepihak.

Berdasarkan hasil kesepakatan ini, maka kami dari pihak Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Morowali mengawal apa yang di sampaikan anggota DPRD komisi Ketenagakerja ini kepada Depanaker, agar benar di jalankannya, ungkap Ketua DPC SPN Morowali, Katsaing. (*)