Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan dinamika politik yang muncul terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan gizi masyarakat, bukan alat politik.
“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Menhan setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pelajar di Papua Pegunungan, yang menolak program MBG. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran mengenai kemungkinan ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelangsungan program tersebut.
Guna memastikan kelancaran program di tengah kondisi keamanan yang belum stabil, Sjafrie mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel TNI Angkatan Darat (AD) untuk mengelola dapur-dapur dalam unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ucapnya.
Saat ditanya apakah ada pendekatan khusus dalam implementasi MBG di Papua, Sjafrie menegaskan bahwa manfaat dari program ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” kata dia.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya menjalankan program ini dengan niat tulus untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka. “Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” tuturnya.
“Mereka adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini (MBG) diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” tambahnya.
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menunjukkan aksi protes pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menolak program MBG. Dalam video tersebut, yang diunggah oleh akun @K*******9 di X, tampak para siswa SMA berbaris di jalan sambil membawa poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Mereka menyatakan bahwa kebutuhan utama mereka bukan makan bergizi gratis, melainkan sekolah gratis.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan faktor utama yang menyebabkan MBG belum berjalan maksimal di Papua. Menurutnya, ada tiga aspek penting yang berpengaruh, dan salah satunya belum terpenuhi di wilayah tersebut.
“Satu, anggaran. Dua, sumber daya manusia. Tiga, infrastruktur. Anggaran sudah selesai. SDM ada. Infrastruktur yang belum,” kata Dadan saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Senin malam, 3 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar Papua dan Papua Tengah dapat segera merasakan manfaat dari MBG. Upaya tersebut mencakup penambahan dapur serta kerja sama dengan berbagai sektor. Targetnya, sebanyak 1,5 juta orang akan menerima manfaat MBG pada pertengahan Februari 2025, dengan tambahan sekitar 238 SPPG di bulan yang sama.
Hingga 3 Februari 2025, program MBG telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat dengan 245 SPPG tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dadan menyebutkan bahwa dari target total penerima MBG sebesar 82,9 juta orang pada 2025, saat ini baru terealisasi 0,8 persen.
“Kalau nanti pertengahan Februari 1,5 persen, itu berarti kurang 98,5 persen. Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8 persen,” kata Dadan.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggandeng berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk mempercepat implementasi MBG. Di antara pihak yang akan diajak bekerja sama adalah Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
BGN juga berkomitmen untuk memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71 triliun guna memastikan keberlanjutan program ini. Namun, Dadan tidak berkomentar mengenai kelanjutan usulan penambahan dana MBG sebesar Rp 100 triliun yang sebelumnya diajukan.
