Beranda News aceh 4 Kapolres Di mutasi, Ini Perintah Kapolda Sumsel Kepada Kapolres Baru

4 Kapolres Di mutasi, Ini Perintah Kapolda Sumsel Kepada Kapolres Baru

36
0

Radar Investigasi | Kapolri Jenderal Idham Azis mengganti empat kapolres di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan (Sumsel)

Menindak lanjuti Penggantian empat kapolres tersebut, berdasar Surat Telegram Kapolri Nomor ST/ 2934 dan 2935/ X/ KEP/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Lingkungan Polri.

Dikutip Media antara.com , Serah terima jabatan Kapolres Prabumulih, Pali, Musirawas Utara, dan Kapolres Lubuklinggau bersama sejumlah pejabat polda lainnya dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol.

Eko Indra Heri di Mapolda Sumsel, Palembang, Senin (26/10/2020).

Berikut ini empat kapolres yang diganti.

1. Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan.Sudarmaya dimutasi menjadi Wadir Samapta Polda Kaltara diganti AKBP Siswandi yang sebelumnya menjabat Kasat Resnarkoba Polrestabes Palembang.

2. Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) AKBP Yudhi Suhariyadi dimutasi menjadi Irbid Itwasda Polda Kaltim, diganti AKBP Rizal Agus Triadi yang sebelumnya menjabat Danyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumsel .

3. Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Adi Witanto dimutasi menjadi Waka SPN Polda Sumsel diganti AKBP Eko Sumaryanto yang sebelumnya menjabat Danyo B Sat Brimob Polda Sumsel.

4. Kapolres Lubuk linggau AKBP Mustofa dimutasi menjadi Wadir Polairud Polda Jatim digantikan AKBP Nuryono yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polrestabes Palembang.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Eko Indra Heri pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa mutasi di organisasi Polri adalah hal yang biasa untuk penyegaran serta pembinaan karier untuk personel.

Ia meminta kepada pejabat baru untuk segera menyusun dan merencanakan pengamanan untuk pilkada serentak, 9 Desember 2020.

 “Tingkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman,” kata Kapolda di hadapan pejabat yang baru dilantik itu. Segera deteksi dan hilangkan setiap kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan seluruh tahapan pilkada serentak,” imbuhnynya. (Red)