28.2 C
Banyuwangi
Selasa, September 27, 2022
- Advertisement -spot_imgspot_img

Beltim Tidak Ada Quary Batu Resmi, Proyek Gunakan Pasangan Batu Diduga Tidak  Kena Pajak

- Advertisement -spot_img

Beltim – Radar Investigasi| Soal pengadaan material batu dan pasir untuk dipakaikan dalam pekerjaan Proyek fisik infrastuktur di kabupaten Belitung Timur, masih menjadi sorotan penggiat kontrol sosial yang ada di Beltim.

Tak terkecuali dengan LSM Fakta, yang di ketuai oleh Ade Kelana, yang terbilang senior dan kawakan dalam hal penanganan pengawasan sosial kontrol di Beltim.

Berita yang mengangkat konten konten kejanggalan masalah pelaksanaan proyek pun, tak luput dari perhatiannya, seperti contoh proyek Pemeliharaan berkala jalan Sp. Renggiang- Gantung, bernilai Rp. 2.404.262.900,- (dua milyar empatratus empatjuta duaratus enampuluh duaribu sembilanratus rupiah).

Proyek yang memakai anggaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2022 dengan pengguna anggaran dinas PUPR PERKIM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada papan proyeknya tertera nomor kontrak 620/114.11/KONT/PUPRPRKP-BM/VI/2022, Tanggal 20 Juni 2022, dan dikerjakan oleh CV.BANIR JAYA, dengan masa pengerjaan 180 hari kalender dan masa pemeliharaannya selama 365 hari atau satu tahun, sebagiannya berupa drainase telah mulai dikerjakan.

“ Yang saya soroti dari proyek Pemeliharaan berkala jalan Sp. Renggiang- Gantung tersebut, adalah pemakaian batu pada drainasenya, kok pakai batu rapuh seperti itu?, akan tahan berapa lama drainasenya?, saya akan berkirim surat kepada dinas terkait, agar dibongkar dan diganti dengan batu yang memadai, ini untuk Beltim, saya harap kontraktornya jangan sembarangan asal buat dan selesai saja” kata Ketua LSM Fakta.

Ade Kelana, meminta agar semua elemen memperhatikan jalannya pembangunan infrastruktur di Beltim, baik itu Bupati, DPRD, Kejari, Polres, Lembaga Kontrol Sosial dan masyarakat, agar bersatu padu mengawasi pelaksanaan proyek proyek yang ada di Beltim.

Untuk sekedar mengingatkan, sebelumnya pada 25 maret tahun 2021, awak media dan beberapa LSM juga ormas, pernah mendatangi dinas yang berkompeten dibidang tersebut yaitu dinas PUPR Beltim, dan menemui Idwan Fikri Kepala dinasnya, untuk menanyakan dan meminta tanggapan, akan masalah pengadaan material keras seperti Batu belah/gunung, Pasir hingga tanah puru.

Idwan Fikri, menerangkan soal pengadaan Batu, Pasir dan Tanah Puru, memang tidak ada quary resminya di Beltim, namun untuk menopang lancarnya pembangunan, pihak pihak terkait, telah berembug dan memutuskan agar tetap bisa memakai material setempat tergantung lokasi proyek dikerjakan.

“ memang galian C ini awalnya, kalau proyek proyek APBN, APBD Provinsi maupun APBD kita, itu ada setoran, namanya pajak galian C, jadi setelah ini diambil alih provinsi, kita galian C ini kelihatannya tidak dapat lagi, untuk pemerintah daerah, memang dari awal ini adalah suatu simalakama, kita nyuruh mereka bikin IUP, kan tidak mungkin, IUP Tanah puru, IUP Batu dan lainnya, jadi kami punya pemikiran dan pernah ditanyakan ke pejabat pejabat kita yang diatas, gimana solusinya, ini demi kepentingan pembangunan daerah, kita tidak mungkin misalnya, membangun jalan di kota Manggar dan ngambil quarrynya di Kacang Butor atau Simpang Pesak, jadi jika pemakaiannya Cuma sedikit, tanah purunya, jadi komunikasilah, terhadap desa maupun, BUMDES desa tersebut, sementara batu gunung atau batu belah, kami berprinsip, kadang susah juga, kalau mau ngambil dari Kacang Butor, terus terang Kacang Butor itu sudah menawarkan dari tahun duaribu sekian, untuk dibeli, tapi, kontraktor kecil kecil kita, untuk kesana aja sudah berapa?, dengan harga berapa, dan sebenarnya masyarakat yang mengusahakan batu ini merasa terbantu dengan kontraktor kontraktor kecil, jadi kami berprinsip karena ini untuk pembangunan daerah, untuk masyarakat juga, jadi kami izinkan” jelas Idwan Fikri panjang lebar (data,25/3/2021).

Walaupun demikian, Ade Kelana, mengingatkan, bahwa jika untuk proyek proyek kecil seperti penunjukan langsung (PL), yang anggarannya berkisar 200 juta kebawah, mungkin apa yang dijelaskan oleh Idwan Fikri tersebut, kita sama sama bisa memakluminya, jika materialnya dari lokasi setempat, namun tetap harus memenuhi kriteria cukup terhadap kekerasannya, adapun untuk Proyek yang menyedot angka hingga milyaran rupiah, Ade Kelana berpendapat, haruslah diperhitungkan dengan benar benar, dalam perencanaannya terhadap pengadaan material proyek tersebut.

“Jika Material keras, sperti batu, pasir dan tanah puru, diambil dari lokasi yang tidak ada izinnya, alias ilegal, maka berarti, material tersebut tidak bisa dipungut pajaknya untuk daerah” Ade Kelana menutup penjelasannya.
(FREDY)

- Advertisement -spot_imgspot_img
Kriminal
- Advertisement -spot_img
Advertorial
- Advertisement -spot_img