28.2 C
Banyuwangi
Selasa, September 27, 2022
- Advertisement -spot_imgspot_img

DINSOSPMD dan Inspektorat di Sambas Terkesan Bungkam Terkait Temuan BPK Pada Empat Desa, Pengurus Pusat BAI Mengapresiasi Kinerja BPK RI

- Advertisement -spot_img

DINSOSPMD dan Inspektorat di Sambas Terkesan Bungkam Terkait Temuan BPK Pada Empat Desa, pengurus pusat BAI Mengapresiasi kinerja BPK RI

Sambas, Kalbar – Radarinvestigadi.id | Berdasarkan surat Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/194/PD/DINSOS PMD/2021.Menindak lanjuti surat Wakil Bupati Nomor 700/054/IK- S2/2022 tanggal 07 Juni 2022 , Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat kepada kepala Desa Durian, Desa Lorong, Desa Sanatap dan Desa Sungai Bening .

Untuk menindak lanjuti surat wakil bupati Sambas nomor 700/054/IK-S2/2022 Tanggal 7 Juni 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Kalimantan barat nomor:16.B/LHP/XIX.PNK/4/2022 Tanggal 26 April 2022 terdapat temuan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa Belum di pertanggung jawabkan sebesar Rp 5.817.937.784,80.- (Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Delapan Puluh Sen) .

” Merujuk Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021.”sudah jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus tindak pidananya.

Ditemui ditempat berbeda, Chandra Makkawaru, S.Pd.,SH ,MH selaku pengurus pusat Badan Advokasi Indonesia (B.A.I) mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kinerja BPK selama ini, karena sudah bekerja maksimal dalam melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Keuangan Negara, namun disisi lain ada hal yang perlu digaris bawahi yakni terkait tindak lanjut APH terhadap rekomendasi dan temuan BPK masih belum maksimal.

” Hal ini terjadi karena masih kurangnya sinergitas antara BPK RI dan APH mengenai aspek perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, dimanah dengan adanya temuan BPK tersebut harus ada tindak lanjut dari APH karena salah satu unsur pidananya sudah terpenuhi yakni adanya temuan BPK “, ungkapnya, Rabu (6/7/2022).

“Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah,” lanjutnya.

” Melalui kesempatan ini, saya juga menghimbau kepada BPK RI agar temuan BPK tersebut bisa langsung ditindaklanjuti dengan penyidikan. Sehingga ada peningkatan kinerja terkait temuan BPK RI tersebut,” tutupnya.

Saat dikonfirmasi Ir.SABTUNI.M.Si selaku kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPMD) kabupaten Sambas via Whats’up +62 812-xxxx-xxx tidak direspon sama sekali.

Lanjut konfirmasi BUDIMAN,S.E.,M.M. yang menjabat kepala inspektorat kabupaten Sambas juga via Whats’up +62 812-xxxx-xxxx juga diabaikan meskipun pesan sudah dibaca namun pejabat yang dikonfirmasi tersebut terkesan tertutup. (Tim)

- Advertisement -spot_imgspot_img
Kriminal
- Advertisement -spot_img
Advertorial
- Advertisement -spot_img