24.7 C
Banyuwangi
Jumat, Oktober 7, 2022
- Advertisement -spot_imgspot_img

FOSKAPDA, PECARI Dan KPK RI Beri Dukungan Inspektorat Segera Periksa Oknum “Jual Beli” Jabatan

- Advertisement -spot_img

Banyuwangi – Radar Investigasi | Forum Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah ( FOSKAPDA ), Konfederasi Pencegahan Korupsi Rakyat Indonesia ( KPK RI ) , Pecinta Anak Negeri ( Pecari ) dukung Inspektorat agar segera memanggil dua orang yang statemen dalam media online terkait dugaan jual beli jabatan.

Melansir dari berita https://beritalima.com tentang pernyataan Kepala BKD Memang ada bukti transfer tapi transfernya bukan ke saya tapi ke orang lain,” ucap Nafiul Huda kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Selain pernyataan Kepala Badan Kepegawaian ( BKD ) Banyuwangi, juga tercantum dalam media pernyataan salah satu Ketua Dewan yang tidak lain saat itu menjadi pimpinan sidang Hearing, pernyataannya sebagai berikut

“Untuk Pak Huda ini ada bukti transfer ke rekening Pak Huda terkait jabatan Kasi yang sudah membayar dan dipindahkan ke Kecamatan,” begitu tertulis dalam notulen resmi Hearing DPRD Banyuwangi, Hari Jumat, 13 Agustus 2021,”.

Veri Kurniawan S.ST selaku pendiri FOSKAPDA menjelaskan pada awak media, kita dukung inspektorat Banyuwangi untuk mengusut dan meminta pertanggung jawaban dua narasumber yang ada di pemberitaan terkait dugaan jual beli jabatan.

” Inspektorat harus berani bertindak dan mengambil langkah cepat, tegas dan ter arah kaitan persoalan dugaan jual beli jabatan yang sempat ramai di beberapa media online. FOSKAPDA, PECARI, dan KPK RI mendukung sepenuhnya kepada inspektorat agar ada titik terang dan pertanggung jawaban bagi dua narasumber terkait pernyataannya di media, jelas Veri”.

“Harusnya pernyataan dua orang tersebut bisa dipertanggung jawabkan, karena itu acara resmi dan dalam berita juga dituliskan kalau pernyataan salah satu narasumber di tulis dalam notulen resmi”ucap Veri.

Hal senada dengan Ketua Umum DPP KPK RI, Ari Bagus Pranata, Mengatakan KPK RI terus mendukung Inspektorat agar serius untuk memeriksa yang bersangkutan diduga melakukan praktek Jual Beli Jabatan itu.

“Kami pun terus memberikan dukungan kepada inspektorat Banyuwangi untuk segera memeriksa oknum tersebut “tegas ari.

Ari menambahkan, Di Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tujuh rupa tindak pidana korupsi, yaitu, penggelapan dalam jabatan, suap-menyuap, pengadaan barang dan jasa, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, perbuatan curang, dan perbuatan tindak pidana korupsi lainnya seperti merintangi pemeriksaan dan membuat keterangan palsu.

“khusus untuk praktik jual beli jabatan, menurut saya ada tiga praktik tindak pidana korupsi yaitu suap, gratifikasi, dan pemerasan,”imbuh ari

Lanjut ari, KPK RI terus Memitoring dan mengawal dugaan praktek jual beli tersebut, Dirinya berharap di bumi Blambangan ini bersih dari korupsi.

“Kami siap mengawal hingga tuntas, semoga khususnya Di banyuwangi bersih korupsi,” pungkasnya

- Advertisement -spot_imgspot_img
Kriminal
- Advertisement -spot_img
Advertorial
- Advertisement -spot_img