oleh

PT Nagabhuana Aneka Piranti Lebih Dari 1 Miliar Rupiah Belum Berikan Retribusi

Pulang Pisau – Radar Investigasi | Di Infokan, PT. Nagabhuana Aneka Piranti yang beroperasi di wilayah desa Bontui, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih belum bisa memberikan Retribusi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau.

“ Sejak tahun 2020 hingga sekarang lebih dari 1 Miliaran Rupiah tidak ada retribusi dari pihak perusahaan tersebut ” ujar Leting selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Pulang Pisau, Selasa (7/12/2021).

Sebagaimana diketahui, izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 30 Juli 2021 telah berganti ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal itu, ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) versi baru dari Kementrian PU. untuk penerbitan PBG verifikasi administrasi dan teknis berada pada OPD teknis dinas PUPR. Dalam UU nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 156 ayat (1) retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ayat (2) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut.

Adapun pergantian IMB ke PBG ini, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kemudian selain kementerian PU yang meluncurkan aplikasi SIMBG, Kementerian Investasi/BKPM juga mengaplikasikan sistem OSS RBA yang sudah aktif sejak tanggal 4 Agustus 2021 kemarin.

Dengan demikian, Leting sebutkan, bila daerah tidak memiliki perda retribusi PBG, maka tidak dapat melakukan pemungutan retribusi. Karenanya dalam hal ini, perangkat daerah teknis terkait, serta baik itu dari pemkab Pulang Pisau dan pihak DPRD pulang Pisau juga sedang mempersiapkan beberapa aturan daerah sebagai pendukung pelaksanaan PBG, salah satunya mengenai pungutan retribusi PBG.

Leting berharap, setelah pada nantinya proses PBG disahkan sebagai retribusi Perda, agar pihak perusahan terkait yang masih belum memberikan retribusi, kiranya bisa melakukanya yangmana nantinya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pungkasnya.