Kepala Kanwil Hukum dan Ham  Maluku Dinilai Arogan dan Kurang Paham UU KIP No. 14 Tahun 2008

Maluku.Radarinvestigasi.id-Kepala Kanwil Hukum dan Ham Maluku telah membuat surat nomor w 28-UM 01 01230 yang di tujukan kepada Walikota Ambon yang isinya tentang legalitas Pemantau Keuangan Negara PKN dan larangan terhadap PKN untuk meminta Dokumen keuangan daerah.
Akibat keberadaan surat ini yang telah beredar di seluruh SKPD atau OPD dan Para Kepala Desa dan Camat serta seluruh Instansi Pemerintah di kota Ambon sehingga berdampak dan merugikan kepada PKN dalam melaksanakan Peran serta masyarakat sesuai Perintah PP 43 Tahun 2018.

Bahwa akibat surat Kepala Kanwil Hukum dan Ham Maluku Pejabat Desa Poka dan Camat Teluk Ambon membacakan surat tersebut di hadapan  Tim PKN Ambon dan menyatakan Berdasarkan surat Dari Kepala Kanwil Hukum dan Ham  Maluku ini, Camat teluk Ambon mengatakan;
Mulai saat ini, PKN jangan lagi meminta data atau informasi publik ke desa-desa lagi, cukup sampai di sini, jangan lagi, cukup terakhir di desa Poka saja, ini yang di katakan Camat teluk Ambon, Kota Ambon.”

Patar Sihotang SH., MH menilai Surat Kepala Kanwil Hukum dan Ham  Maluku  telah melakukan pembodohan kepada masyarakat dan kepada para pejabat dan penyelenggaraan negara di kota Ambon, karena terbukti kepala desa dan camat nya sudah berkeras tidak memberikan Dokumen dana desa dengan dasar Surat dari Kepala Kanwil Kehakiman Maluku
Ini adalah preseden buruk Kanwil Hukum dan Ham Maluku ini, sepertinya masing-masing pejabat di negeri ini belum paham tentang  UU KIP No.14 Tahun 2008 dan Perki nomor 1 tahun 2010 atau perki no 1 tahun 2021,” cetusnya.

“Kita harus paham bahwa rakyat itu juga berhak berperan serta membrantas korupsi sesuai PP No. 43 Tahun 2018, sehingga Ketika  rakyat menanyakan tentang Keuangan negara atau APBD dan APBN para pejabat ini ko lansung pada alergi dan ketakutan, dan kebakaran jenggot sambil mengeluarkan jurus ego dan kekuasaannya menyatakan bahwa itu Rahasia Negara, rakyat tidak boleh tahu,” ungkapnya.

“Sebagai Tindak lanjut Surat kepala Kanwil hukum dan ham Maluku ini PKN akan melakukan
1.Membuat surat kepada Presiden
2.Melaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Ham
3.Menguji keterbukaan Informasi publik dengan mengajukan permohonan informasi publik tentang dokumen kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dan LPJ perjalan dinas  di Kanwil Kehakiman maluku .
PKN akan terus berusaha membongkar dan meluluh lantakkan bangunan kesombongan dan kerahasiaan dan ketertutupan agar semua jadi terang benderang sehingga tidak ada lagi tempat tikus tikus dasi untuk bersembunyi,” tambahnya.

“Saya Patar Sihotang SH., MH menghimbau kepada seluruh anggota dan calon Tim PKN di mana pun berada agar selalu mendekatkan diri dengan Komando kendali PKN baik di Facebook ini maupun Wa grup, agar selalu menjaga hubungan silaturahmi dan kekeluargaan keluarga besar PKN
Saya juga minta agar tingkatnya semangat dan jiwa korsa korps PKN,” tutupnya pada media ini. (tim)