Wamenkum HAM Sebut Korupsi Masih Tinggi karena Kesadaran Hukum Masyarakat Heteronom

Jakarta – Radar Investigasi | Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiriaej membeberkan penyebab korupsi di Indonesia masih tinggi dan sulit dibasmi. Menurut Eddy, penyebabnya karena kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang sifatnya masih heteronom.

Eddy mengatakan, karena masih bersifat heteronom itu, ketaatan yang timbul di masyarakat hanya karena dorongan dari luar yaitu adanya sebuah aturan yang memerintah atau melarang bukan dari dalam diri.

“Kita itu mau menaati aturan, kita itu patuh terhadap aturan, karena ada suatu dorongan dari luar, bukan dari hati nurani,” kata Eddy saat acara Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Persiapan Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional, di Graha Pengayoman Kemenkum HAM, Senin (4/10).

Apa yang disampaikannya, kata Eddy, karena kesadaran orang Indonesia tidak melakukan korupsi bukan karena kesadaran internal diri melainkan karena adanya hukum yang melarang untuk korupsi. Sehingga apabila hukum tentang korupsi itu dicabut, maka korupsi akan berjalan kembali.

Eddy lantas membandingkan dengan masyarakat di Jepang. Di mana menurut dia, orang menaati hukum sebagai bagian dari dorongan nurani sendiri atau bersifat otonom. Sehingga apabila aturan tentang larangan korupsi di Jepang dicabut, orang Jepang tetap tidak akan melakukan korupsi.

‘Orang Jepang, seandainya aturan tentang korupsi dicabut, maka mereka tetap tidak akan melakukan tindakan korupsi,” ujar dia.

Menurut guru besar hukum UGM itu, kesadaran otonom itu akan muncul jika masyarakat memiliki integritas yang tinggi, sebagai kunci memerangi tindakan korupsi.

“Ketika berbicara mengenai integritas, berarti kita berbicara mengenai sumber daya manusia. Mengapa integritas ini menjadi amat sangat penting? Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang bersifat otonom, bukan heteronom,” ujarnya.

Baca :  Cegah Lonjakan COVID-19 saat Libur Nataru, Kapolri: Tak Boleh Abai dan Prokes Tetap Kuat

Selain integritas, kata kunci lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ketiga kata kunci itu mutlak dalam pemberantasan korupsi di seluruh kementerian dan lembaga.

“Tiga kata kunci ini, integritas, transparasi dan akuntabilitas adalah keniscayaan bagi kementerian maupun lembaga jika hendak membangun zona integritas dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya.

Kemudian, Eddy menjelaskan, tiga kata kunci tersebut di atas adalah amanat konvensi PBB terkait United Nations Convention against Corruption mengenai anti korupsi tersebut adalah integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

Lokakarya Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah bagian rangkaian dari peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan lokakarya ini guna membangun komitmen yang sama dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan ZI di lingkungan Kemenkumham.

Kegiatan ini juga untuk mempersiapkan 477 satuan kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti desk evaluasi tim penilai nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi.